SinarPost.com, Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2023. Persetujuan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna, Sabtu (30/9/2024) malam, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRA Safaruddin.
Rapat Paripurna tersebut dihadiri langsung Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, serta jajarannya dari unsur SKPA serta pejabat Forkopimda Aceh.
Setelah pembacaan nota keuangan APBA-P 2023 oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) dan mendapat persetujuan dari semua Anggota DPRA yang hadir, Pimpinan DPRA dan Pj Gubernur Aceh menandatangani bersama APBA-P 2023 untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
Adapun rincian struktur anggaran APBA-P tahun 2023 yaitu: Pendapatan sebesar Rp10.235.643.184.034, meningkat sebesar Rp48.823.271.960, Belanja sebesar Rp11.488.321.902.484, meningkat sebesar Rp394.462.201.505, dan Pembiayaan Netto sebesar Rp1.252.678.718.450, meningkat sebesar Rp345.638.929.545.
Sebelumnya, dalam penyampaian tanggapan Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki mengapresiasi Pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRA terkait Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA-P tahun 2023.
“Kami atas nama Pemerintah Aceh beserta seluruh jajaran eksekutif, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPR Aceh yang terhormat, dengan penuh semangat untuk bersinergi dalam menyelesaikan rangkaian pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2023, yang telah dilaksanakan secara berkesinambungan, di penghujung Bulan September 2023 ini,” ujar Pj Gubernur.
Secara khusus, Penjabat Gubernur juga mengapresiasi para Anggota DPR Aceh yang telah menyampaikan Pendapat Badan Anggaran DPR Aceh, dan pendapat akhir Fraksi – Fraksi DPR Aceh, karena berkat kerjasama yang baik, akhirnya pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2023 selesai dengan penuh dinamika dalam keharmonisan.
“Semua pendapat, usul, dan saran, serta koreksi yang bersifat konstruktif selama masa persidangan ini, baik yang disampaikan oleh Badan Anggaran maupun Pendapat Akhir Fraksi DPR Aceh, akan menjadi perhatian kami untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Achmad Marzuki.
Selain itu, Achmad Marzuki juga menegaskan, segala keputusan yang dihasilkan bersama dalam Sidang Dewan Yang Terhormat tersebut, merupakan bukti nyata komitmen Pemerintahan Aceh dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat Aceh.
“Selanjutnya, Dokumen Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023, yang akan kita setujui bersama hari ini, segera akan kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan proses evaluasi,” kata Gubernur.
Sebagaimana diketahui, ketentuan Pasal 180 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Perubahan, yang telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, dan rancangan Perda tentang Penjabaran Perubahan APBD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, paling lambat tiga hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur.
