SinarPost.com, Banda Aceh – Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Muslimin Indonesia Provinsi Aceh melakukan kunjungan ke Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Selasa (12/4/2022). Rombongan diterima oleh Plt Ketua DPRA Aceh Safaruddin, S.Sos, MSP di ruang kerjanya.
Dalam Sambutan pengenalannya Safaruddin menyampaikan terimakasih atas kunjungannya PW Pemuda Muslim Aceh dan mengatakan bahwa persoalan Aceh cukup banyak, Aceh tidak sedang dalam baik-baik saja. Persoalan Kesehatan seperti stunting, tingkat harapan hidup, persoalan JKA, pendidikan dan lainnya sebagainya masih butuh polesan serius dari Pemerintah Aceh.
“Kami menyampaikan terimakasih atas kunjungannya PW Pemuda Muslim Aceh, karena Aceh butuh pikiran-pikiran segar dari anak muda. Saya sendiri boleh dibilang patron anak muda di Aceh, maka saya wajib diri saya untuk berkerja secara maksimal, sehingga para pemuda tidak diremehkan,” ungkap Safarudin
Sementara Ketua PW Pemuda Muslim Aceh, Yulizar Kasma, mengatakan bahwa Pemuda Muslim Aceh mendukung kelanjutan JKA. Dia meminta Pemerintah Aceh dan DPRA dapat mengawal pengalihan data warga dari PBI APBA/JKA ke PBI APBN/KIS.
“Program Jaminan Kesehatan Aceh merupakan program yang sangat dibutuh masyarakat, karena pembiyaan kesehatan mereka dijamin oleh Negara. JKA ini awalnya mengusung model pembiyaan yang berbeda yaitu jaminan universal Health Coerage,” ujarnya.
Menurut Yulizar Kasma, persoalan JKA harus diurus sebaik mungkin karena pembiayaan ini sangat besar yang setiap tahun nyaris meningkat, dimana tahun 2010 Rp 241,9 M, 2011 Rp 400 M, Rp 419 M pada 2012, 2013 Rp 419 M dengan kepersertaan 1,8 juta jiwa. Kurun waktu 19 bulan saat bermitra dengan askes mulai 1 Juni 2010 s/d 31 desember 2011 telah melayani 2.812.862 kasus.
Sejak tahun 2014 itu anggaran APBA untuk JKA Rp 337.577.619.400, biaya pelayanan yang dibayar BPJS mencapai Rp 734. 871. 532.757 dengan subsidi Rp 397.293.913.367 lebih 100 % defisitnya. 2015 anggaran premi JKA Rp 436.102.285.800 subsidi BPJS mencapai Rp 305.421.994.797 hampir 90 % defisitnya. Mulai tahun 2017-2021 premi dari JKA naik mencapai 1 T lebih namun tetap defisit, hanya 2020 yang kelebihan sekitar Rp 27.421.979.006.
“Dulu sekitar 400 Milyar kita lebih uang dan fasilitas pelayanan cukup banyak bisa didapat oleh Masyarakat, tapi pasca dengan BPJS 1 triliun masih defisit” ungkap Yulizar.
Tingginya pembiayaan ini juga karena angka kesakitan manusia Aceh cukup tinggi, menunjukan program pencegahan Kesehatan berbasis promosi di Aceh tidak maksimal. Termasuk cakupan imunisasi anak Anak diseluruh Aceh terendah se Indonesia dibawah 50 %.
“Semua orang berbicara stunting, padahal persoalan imunisasi dasar anak, Aceh terendah, ini harus disuarakan secara Bersama dan diwujudkan dalam bentuk kebijakan untuk mengejar percepatan,” katanya.
Sekretaris Wilayah Irwan Saputra mengatakan bahwa Pemuda Muslim Aceh hadir untuk menjadi mitra pemerintah dan berbagai sektor. “Sebagai sayap syarikat islam kita bergerak untuk ikut memberikan pikiran dan melakukan bersama terkait hal mendasar seperti pendidikan dan kesehatan di Aceh,” ungkapnya.
“Disamping itu pembiayaan JKA ini tidak lepas dari Dana Otsus yang membantu APBA serta politik Nasional, apapun kebijakan di Pusat akan berimbas ke Aceh. Tahun depan Otsus Aceh mulai turun menjadi 1%. Dibandingkan lobi Papua, Aceh kalah jauh. Papua berhasil mendapatkan suntikan Otsus 2,25 % dari DAU APBN sampai 2041. Untuk itu perlu dibangun komunikasi khusus agar Otsus Aceh yang berusia sekitar 5 tahun lagi harus bisa berlanjut,” harapnya.
Untuk itu Pimpinan Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia Provinsi Aceh menyampaikan beberapa sikap terkait persoalan di Aceh dan Nasional, salah satunya mendukung evaluasi pembiayaan JKA untuk ditinjau kembali karena terlalu besar, disisi lain menurut data BPJS selalu defisit dari iuran PBI APBA/JKA.
“Segera merumuskan JKA dengan skema pembiayaan yang efektif untuk untuk menunjang masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas, skema yang kami usulkan bukan berbasis jasa medis tapi tunjangan kepada nakes yang dibayar langsung oleh Pemerintah Aceh,” pungkas Irwan Saputra.
[Rilis]
