Foto: Saiful Bahri alias Pon Yahya (dua dari kiri) melakukan foto bersama dengan mantan Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin (tiga dari kiri) serta diapit beberapa anggota DPRA lainnya usai Rapat Paripurna Penetapan Pon Yahya sebagai Ketua DPRA sisa masa jabatan periode 2019-2024, Senin (21/3/2022).
SinarPost.com, Banda Aceh – Saiful Bahri alias Pon Yahya resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sisa masa jabatan periode 2019-2024. Partai Aceh menunjuk Pon Yahya menggantikan Dahlan Jamaluddin.
Pon Yahya ditetapkan sebagai Ketua DPRA dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, Senin (21/3/2022). Forum DPRA yang hadir dengan suara bulat menyatakan mendukung penetapan Pon Yahya.
Selanjutnya berkas penetapan Pon Yahya sebagai Ketua DPRA akan diserahkan kepada Gubernur Aceh untuk diteruskan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI. Setelah keluar SK Mendagri baru dilakukan pelantikan.
Saat ini Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRA diserahkan kepada Safaruddin dari Fraksi Gerindra, yang juga salah satu pimpinan DPRA. Safaruddin akan memimpin lembaga wakil rakyat Aceh itu hingga dilantiknya Pon Yahya.
Pon Yaya sendiri merupakan Anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh asal Dapil Aceh Utara-Lhokseumawe. Pon Yahya putra asli Aceh Utara kelahiran Cot Seutuy Kecamatan Kuta Makmur pada 17 Juli 1977 silam.
Dahlan Jamaluddin saat memimpin Rapat Paripuna DPRA terakhir atau sebelum meninggalkan jabatan Ketua DPRA menyatakan, sebagai kader partai ia siap untuk memimpin dan siap untuk dipimpin.
“Sebagai kader partai, saya sudah seharusnya tunduk dan patuh pada pimpinan partai. Saya mengucapkan selamat kepada Pon Yahya yang telah ditunjuk sebagai Ketua DPRA sis masa jabatan periode 2019-2024,” ucap Dahlan.
Sementara Pon Yahya, usai Rapat Paripurna, kepada wartawan mengatakan siap mengemban amanah dari Partai Aceh yang telah menunjuknya sebagai Ketua DPRA sisa masa jabatan periode 2019-2024.
Dikatakannya, saat telah resmi memimpin Lembaga DPRA nantinya, ia akan membuka ruang komunikasi yang baik dengan semua anggota DPRA serta ruang diskusi selebar-lebarnya dengan para tokoh masyarakat Aceh mengenai apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan mempercepat pembangunan Aceh kedepan.
“Kita akan membuka ruang komunikasi yang baik sesama anggota DPR Aceh, dan juga membuka ruang diskusi dengan orang-orang pintar, dengan tokoh-tokoh masyarakat Aceh, bagaiman kemajuan Aceh yang ingin kita capai kedepan. Itu yang ingin kita lakukan, sehingga ada kesan bahwa Lembaga Wakil Rakyat ini adalah milik kita bersama,” pungkasnya. (*)
