SinarPost.com, Banda Aceh – Perbincangan mengenai sosok Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Aceh terus menghangat seiring telah resminya Nova Iriansyah menjabat Gubernur Aceh definitif sisa masa jabatan periode 2017-2022. Nova dilantik pada Kamis (5/11/2020) lalu oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Gedung DPR Aceh.
Mengingat tenggat waktu pengusulan dan penetapan Wakil Gubernur Aceh hanya sampai Desember mendatang, maka banyak pihak menekankan agar partai pengusungan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah di Pilkada 2017 lalu, segera merembuk menyepakati dan mengusulkan sosok Cawagub yang akan mendampingi Nova.
Saat ini sudah banyak muncul sosok nama Cawagub yang digadang-gadang layak mendampingi Nova. Dari Partai PNA muncul nama Muksalmina, Samsul Bahri alias Tiyong, Darwati A Gani hingga M. Zaini Yusuf. Kemudian dari Partai PDA menyodorkan Tgk Muhibussabri (Abi Muhib), serta Muslahuddin dari PDIP.
Seperti diketahui partai pengusung dan pendukung Irwandi-Nova pada Pilkada 2017 lalu terdiri dari Partai PNA, Demokrat, PDA dan PDIP. Nova Iriansyah (Gubernur Aceh definitif) sendiri berasal dari Partai Demokrat.
Terkait persoalan Calon Wakil Gubernur Aceh ini bukan hanya menjadi perbincangan kalangan politikus atau simpatisannya, namun juga turut mendapat perhatian dari tokoh akademisi.
Guru besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Dr Syamsul Rijal MA menekankan bahwa tokoh-tokoh Aceh dari partai politik pengusung Irwandi-Nova sudah waktunya memutuskan sosok Cawagub mengingat rentan waktu yang sangat terbatas.
“Yang saya pahami sinyal yang diberikan oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah bahwa calon Wakil Gubernur diserahkan kepada partai pengusung. Itu kan masalah Wakil Gubernur ada di internal partai pengusung. Artinya semua partai pengusung baik partai lokal maupun partai nasional harus duduk bersama,” ujar Prof Syamsul Rijal saat dimintai tanggapan oleh SinarPost.com, pada Jumat (13/11/2020).
Guru Besar di bidang Filsafat ini menambahkan, secara aturan setiap partai pengusung dapat mengusulkan nama sebagai kandidat Cawagub, namun juga tidak tertutup kemungkinan untuk sama-sama menyepakati satu nama tunggal yang selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Aceh.
“Kalau secara teknis tentu masing-masing partai pengusung punya hak untuk mengajukan bakal calon Wagub. Tapi kan tidak tertutup kemungkinan azas musyawarah, kesamaan visi dalam tataran partai pengusung. Mereka (partai pengusung) menghasilkan satu nama,” kata dia.
Namun Syamsul Rijal menegaskan bahwa sosok yang diusulkan sebagai Calon Wakil Gubernur harus memiliki kualifikasi dan selaras dengan visi Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Menurutnya ini penting agar pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh kedepannya dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Hal ini, sambungnya, karena Pemerintahan Aceh dibawah kepemimpinan Irwandi-Nova dilanda berbagai persoalan, seperti Irwandi yang tersandung kasus, kemudian saat Nova menjabat Plt Gubernur diwarnai gejolak politik dengan Legislatif, serta diterpa badai pandemi Covid-19.
“Karena itu penting sosok Wakil Gubernur yang punya kualifikasi serta punya visi yang selaras dengan Gubernur Nova Iriansyah agar pemerintahan kedepannya berjalan lancar. Kemudian hal lain yang sangat penting dari sosok Wakil Gubernur adalah yang mampu mengimbangi Pemerintahan Aceh dengan Nasional,” ungkapnya.
“Kalau berbicara tentang kualifikasi saya pikir ya harus mampu mengimbangi Aceh pada skala nasional, baik mereka itu sudah berpengalaman di Eksekutif maupun di Legislatif atau bahkan pernah di kedua-duanya. Tentu para tokoh-tokoh partai pengusung lebih paham siapa yang lebih tepat untuk mendampingi Pak Nova untuk Wakil Gubernur,” pungkas Prof Syamsul Rijal.
“Selamat musyawarah lah, rakyat tentu menantikan kebijakan yang baik dan bijak. Harapannya dalam waktu yang sangat terbatas ini kita segera sudah punya Wakil Gubernur,” tutupnya.
