SinarPost.com, Banda Aceh – Mahasiswa Aceh yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Darussalam Provinsi Aceh, melalui Juru Bicara Angga Ramadhana meminta Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) memecat Menteri BUMN Erick Thohir.
“Kami Aliansi Mahasiswa Darussalam meminta kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi Untuk melakukan evaluasi kinerja dan memecat Erick Tohir sebagai Menteri BUMN,” tegasnya dalam rilisnya, Selasa (6/7/2020).
Menurutnya, pemecatan Erick Thohir untuk kebaikan pengelolaan BUMN mencapai Indonesia maju sebagai Visi dan Misi Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin.
Kemudian, ada 564 Komisaris BUMN yang sekarang yang rangkap Jabatan diantaranya ada 27 orang dari unsur TNI aktif, 13 orang dari unsur Polri Aktif, 11 orang dari BIN, 12 orang dari Kejaksaan Agung, 1 orang dari hakim, 4 orang dari BPK dan ratusan lainnya dari lembaga Kementrian dan Non Kementrian.
“Kami resah atas segala kebijakan yang menyimpang terhadap aturan hukum yang dilakukan oleh Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, langkah Menteri Erick menunjukkan arogansi dan pembangkangan secara terang-terangan terhadap Konstitusi dan arah kebijakan Presiden Jokowi,” tuturnya.
Dalam penuturannya, pengangkatan penegak hukum aktif sebagai komisaris BUMN (TNI, POLRI) kebijakan ini merupakan pelanggaran UU No 34 tahun 2004 tentang TNI dan UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri yang akan membangkitkan dwifungsi ABRI di Kementerian BUMN.
“Sebagai anak bangsa kami merasa resah Rangkap jabatan yang bentuk dari pemborosan uang Negara, apalagi kondisi Pandemi yang sedang melanda negara kita dan juga merupakan pengkhianatan terhadap Revolusi Mental yang menjadi Visi Pemerintahan Jokowi,” tandasnya.
Selain itu, kebijakan mengangkat Komisaris BUMN menjadi bukti bahwa Erick Tohir sebagai Menteri BUMN tidak mempraktekan prinsip Good dan Clean Government dan Good Government dalam pengelolaan BUMN serta penghinaan terhadap kemampuan putra putri Indonesia.
“Kami mengajak seluruh kawan-kawan Mahasiswa di seluruh Indonesia untuk tetap mengawal dan mengkritisi kebijakan Pemerintahan Jokowi agar tetap dalam koridor semangat dan nilai perjuangan Reformasi 98,” pungkas Juru Bicara Aliansi Mahasiswa Darussalam Angga Ramadhana.
