SinarPost.com, Bireuen – Pemerintah RI kini telah merestui pengelolaan minyak dan gas bumi (Migas) Blok B di Aceh Utara untuk sepenuhnya dikelola oleh Pemeritah Aceh melalui PT. Pembangunan Aceh (PEMA) yang merupakan Badan Usaha Milik Aceh.
Perihal Jakarta merestui Blok B dikelola oleh PT. PEMA itu diumumkan langsung oleh Pemerintah Aceh beberapa hari lalu, dan telah dipublis oleh berbagai media lokal dan nasional. Hal itu berdasarkan surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, bertanggal 17 Juni 2020, yang dikirimkan kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).
Dalam surat bernomor 187/13/MEM.M/2020 itu, PT PEMA diminta untuk mengajukan permohonan pengelolaan migas Blok B Aceh Utara kepada BPMA. Namun banyak kalangan di Aceh masih meragukan akan hal tersebut.
Senator asal Aceh, Abdullah Puteh saat dimintai tanggapannya oleh media ini, mengaku sangat mengat mengapresiasi upaya Pemerintah Aceh dalam mengambil alih Migas Blok B Aceh Utara. Namun ia meminta Pemerintah Aceh melalui PT. PEMA membuktikannya kepada rakyat, jangan seperti banyak kasus yang ‘gong’ nya besar tapi hasilnya nihil.
“Bila benar seperti yang disampaikan, itu capaian yang sangat bagus, patut kita apresiasi. Ini sesuai dengan semanagat MoU Helsinki, sesuai Otonomi Khusus kita, bahwa Provinsi Aceh bisa mengambil peran yang cukup besar dalam melakukan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Abdullah Puteh kepada SinarPost.com, Kamis (25/6/2020) kemarin di Bireuen.
Namun Abdullah Puteh menegaskan agar Pemerintah Aceh benar-benar siap untuk mengelolanya, jangan. “Tinggal sekaran bagaimana setelah diambil kita betul-betul mampu mengelolanya. Itu yang perlu kita catat, karena terkadang kita dalam mengelolanya itu ada kelemahan karena kita belum profesional, belum berpengalaman. Dan ini bisa kita lihat dari banyak program yang gagal dalam implementasinya.
Abdullah Puteh mencontohkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Aron di Lhokseumawe yang sudah di pundak Pemerintah Aceh, tapi sampai sekarang hanya berjalan di tempat, sangat memprihatinkan.
“Kemarin saya baru saja ke sana (KEK Arun). Itu kan sudah lama dipundak kita, tapi saya menemukan sesuatu yang sangat menyedihkan, para Konsorsiumnya tidak mau menyetor modal, gimana bisa jalan. KEK Arun ada tiga orang Sekretaris, anak-anak kita, belum dibayar gajinya. Coba bayangkan proyek raksasa seperti KEK Arun, itu saja tidak bisa tuntas. Bagaimana bisa jalan ekonomi Aceh, itu kan hal remeh temeh,” ungkapnya.
“Jadi ini berkali-kali terulang di Aceh, saya tidak menyalahkan siap-siapa. Kita-kita ini semangatnya hanya semangat taik ayam, pertama hangat setelah itu tidak kita pedulikan,” sindir mantan Gubernur Aceh itu, mengacu pada KEK Arun, yang dulunya begitu semangat diperjuangkan tapi sekarang Pemerintah Aceh seperti membiarkan begitu saja.
Padahal, menurut Abdullah Puteh, yang namanya bisnis itu harus dikontrol, harus didekatin, harus dikawal hingga tuntas segala permasalahannya. “Jangan sudah kita dapat habis itu seperti kita biarkan lepas begitu saja, tidak kita kawal betul-betul. Ini kejadian di Aceh, ‘gong’ nya besar tapi pelaksanaan gak,” sebutnya.
“Jadi terkait Migas Blok B yang sudah direstui Pusat untuk dikelola langsung oleh Pemerintah Aceh melalui PT> PEMA, itu sangat kita dukung, sangat kita apresiasi upaya perjuangan Pemerintah Aceh. Bahkan itu sudah sesuai dengan semangat MoU Helsink. Ini potensi ekonomi Aceh yang sangat bagus, tapi itu harus benar-benar dijaga, betul-betul dijalankan. Jangan seperti banyak program-program sebelumnya, yang kurang dijaga, kurang dikawal, dan hasilnya nihil,” tutup Anggota DPD RI asal Aceh tersebut.
Baca Juga : Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, Abdullah Puteh Kupas Aceh Sebagai Pemodal RI
