SinarPost.com, Jakarta – Sejumlah kader partai PDIP melontarkan kritikan pedas terhadap keputusan Presiden Jokowi yang menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan, yang sebelumnya telah ditolak/dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).
Kader PDIP yang melontarkan kritikan keras terhadap keputusan Jokowi tersebut, yaitu anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning, dan Walikota Solo F.X. Hadi Rudyatmo. Ribka Tjiptaning menyebut pemerintah telah menambah beban rakyat karena telah menaikkan iuran BPJS di tengah pandemik Covid-19.
Para pengamat menilai, kritikan yang dilontarkan oleh kader PDI Perjuangan atas naiknya iuran BPJS Kesehatan dapat ditafsirkan sebagai upaya “cuci tangan” PDIP selaku partai penguasa agar tidak ikut disalahkan oleh rakyat.
Penilaian tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (16/5/2020).
“Momentum agar PDIP tak ikut-ikutan disalahkan oleh rakyat,” kata Ujang Komarudin, seraya menambahkan bahwa kritikan sekeras apapun kepada pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi, jika dilakukan atas nama individu-individu diyakini tidak akan berpengaruh.
Dia melihat, kritikan kader PDIP secara individu tidak akan berdampak terhadap Pemerintahan Jokowi, yang Jokowi sendiri juga kader PDIP. “Kritikan tersebut tak membuat Jokowi mencabut Perpres-nya tersebut,” tuturnya.
