SinarPost.com, Banda Aceh – Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah telah melakukan refocusing atau pergeseran anggaran APBA 2020 terhadap penanganan wabah virus corona (Covid-19) dari semua SKPA yang ada dalam lingkup Pemerintah Aceh.
Salah satu Dinas yang mengalami pergeseran anggaran yang cukup besar adalah Dinas Pendidikan (Disdik) Dayah. Dikabarkan pada Disdik Dayah mengalami refocusing anggaran dalam APBA 2020 sebesar 205.000.000.000 (dua ratus lima milyar).
Pemotongan anggaran di Disdik Dayah hingga 40% tersebut menuai berbagai reaksi dan kecaman dari beberapa anggota DPR Aceh dan juga para aktivis serta masyarakat Aceh, termasuk mahasiswa.
Wakil Presiden (Wapres) II UIN Ar-Raniry, Masykur Akhyar, mendesak Pemerintah Aceh agar tidak mengalihkan dana pada Dinas Pendidikan Dayah tersebut untuk penanganan Covid-19 dalam jumlah yang besar.
“Sebagai daerah dengan ciri khas syari’at dan pendidikan Islam, seharusnya Pemerintah Aceh lebih bijak dalam melihat dana dayah,” tegas Masykur.
Lebih lanjut, Masykur mengatakan, Pemerintah Aceh seharusnya paham akan kondisi lembaga pendidikan di Aceh khususnya pendidikan Dayah yang selama ini minim mendapat perhatian. Dana tersebut merupakan hasil dari perjuangan masyarakat Aceh melalui Otonomi Khusus,
“Maka dari itu Pemerintah Aceh harus mengembalikan anggaran Dinas Dayah dalam APBA 2020 yang dialihkan untuk penanganan Covid-19,” tegasnya.
Masykur mengingatkan bahwa Dinas Dayah merupakan salah satu Institusi pemerintah dari hasil produksi MoU Helsinky dan wujud kekhususan Aceh dengan wilayah lainnya di Indonesia.
Terkait pemotongan anggaran, pihaknya juga meminta pemerintah berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan.
“Jika memang harus dialokasikan ke penanganan Covid-19 seharusnya tidak dipotong begitu banyak sampai 205 Milyar, karena hal ini sangat memberatkan bagi keberlangsungan pendidikan dayah kedepan. Mengapa hadir solusi seperti ini dari pemerintah? Mahasiswa turut bersedih atas kejadian ini,” pungkas Maskur.
Padahal menurutnya, jika dilihat banyak pos anggaran lain yang bisa dipangkas seperti dana alokasi perjalanan dinas, anggaran pelatihan dan makan minum, pengadaan mobil, dan barang/jasa lainnya.
“Kita juga khawatir jika dana yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 tidak tepat sasaran dan disalahgunakan. Pemerintah Aceh jangan bermain-main dengan uang rakyat apalagi membuat masyarakat Aceh resah dan kecewa akan keputusan pengalihan dana tersebut,” ujar Masykur yang juga seorang santri dari Dayah Darul Ulum Abu Lueng Ie ini.
Terakhir Wapres II UIN Ar-Raniry ini berharap agar Pemerintah Daerah, DPRA dan seluruh pihak untuk bisa bersinergi dalam memajukan pendidikan dayah yang telah menjadi khasnya Aceh dari sejak dulu.
