SinarPost.com, Calang – Warga dari sejumlah desa di Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya mengeluhkan perilaku perusahaan sawit Makmur Inti Sawita. Pasalnya perusahaan tersebut mengerahkan mobil berbadan besar untuk mengangkut hasil panen sawit yang beroperasi di wilayah itu.
Masyarakat mengeluhkan karena mobil angkutan sawit berbadan besar dengan kapasitas 40 ton yang dioperasikan perusahaan Makmur Inti Sawita itu mengancam keselamatan jiwa mereka saat melintasi jalan di wilayahnya mengingat jalannya yang sempit. Selain itu juga mempercepat rusaknya jalan yang memang bukan kapasitas untuk mobil berbadan besar.
Anggota DPRK Aceh Jaya, Fitra Akhyar, yang mendapat keluhan dari masyarakat, mengaku sangat menyangkan perilaku perusahaan besar Makmur Inti Sawita yang tidak memperhatikan imbas yang ditimbulkan terhadap masyarakat setempat akibat mengoperasikan mobil berbadan besar dengan kapsitas yang mencapai 40 ton.
“Itu sangat kita sayangkan karena bisa merusak jalan dengan cepat, apalagi kondisi jalan dalam Kecamatan Darul Hikmah sepanjang jalan memang sudah banyak hancur dan berlubang, ditambah lagi lebar jalan yang sempit ini sangat mengancam keselamatan pengguna jalan di Darul Hikmah,” ujar Fitra Akhyar, Selasa (28/4/2020).
Fitra Akhyar yang juga warga setempat, mengungkapkan bahwa masyarakat tidak melarang pengusaha luar mencari rezeki di Darul Hikmah, namun jangan sampai menimbulkan ancaman terhadap kenyaman masyarakat. Menurutnya, pengusaha sepatutnya bisa memahami keluhan masyarakat dengan tidak memaksakan mobil berbadan lebar masuk ke jalan kecamatan dan permukiman warga.
“Kami berharap pengusahan jangan meninggalkan resiko untuk masyarakat, karna selama ini ada beberapa perusahaan kelapa sawit yang bekerja menimbulkan resiko untuk masyarakat kami, jika mau memakai angkutan besar silahkan standby di persimpangan jalan nasional, serta gunakan truck standar jalan di Darul Hikmah untuk menuju areal perkebunan,” harapnya.
Fitra Akhyar menegaaskan bahwa truck sepuluh roda yang dikerahkan sangat merugikan masyarakat dan pemerintah daerah, karena jalannya akan sangat cepat rusak.
“Kita juga berharap kepada Pemerintah Aceh Jaya untuk menjalankan aturan sebagai mana mestinya tanpa harus pandang bulu atau membedakan si miskin dan si kaya. Pemerintah tidak perlu memikirkan pembangunan jalan jika aturan penggunaan jalan tidak diterapkan untuk perusahaan-perusahaan tersebut, percuma karna hanya membangun jalan untuk kebun mereka,” tegasnya.
