SinarPost.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan beberapa arahan kepada para Gubernur dalam menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/3/2020).
Arahan yang disampaikan Presiden Jokowi untuk menjadi fokus semua instansi pusat dan daerah, sebagai berikut. Pertama, keselamatan adalah yang utama. Menurut Presiden, kesehatan adalah yang utama.
Kedua, siapkan social safety net-nya, bantuan sosialnya. Ketiga, dampak ekonomi dihitung betul sehingga kesiapan dalam menyediakan stok pangan betul-betul ada.
Terkait kebijakan lockdown, Presiden menyampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter, budaya, dan kedisiplinan, yang berbeda-beda, sehingga Pemerintah tidak memilih langkah itu dan itu sudah dipelajari.
“Saya memiliki analisa-analisa seperti ini dari semua negara, ada semuanya. Kebijakan mereka apa, mereka melakukan apa, kemudian hasilnya seperti apa, semuanya dari Kementerian Luar Negeri lewat Dubes-Dubes yang ada terus kita pantau setiap hari,” kata Presiden Jokowi.
Untuk itu, Jokowi menyampaikan di Indonesia yang paling pas adalah physical distancing, menjaga jarak aman dan kalau itu bisa dilakukan, maka akan bisa mencegah penyebaran Covid-19 ini.
Meski, Presiden meyakini hal itu membutuhkan sebuah kedisplinan dan ketegasan yang kuat sehingga jangan sampai yang sudah diisolasi masih membantu tetangganya yang mau hajatan maupun ada yang sudah diisolasi masih beli handphone dan belanja di pasar.
“Saya kira kedisiplinan untuk mengisolasi itu yang paling penting, partial isolated; mengisolasi sebuah RW, mengisolasi sebuah kelurahan penting, tetapi betul-betul dengan sebuah kedisiplinan yang kuat,” imbuh Presiden Jokowi.
Kalau hal ini bisa dilakukan, Presiden meyakini bahwa skenario yang telah dipilih akan memberikan hasil yang baik. Ia juga menambahkan akan mengumumkan mengenai mitigasi dari dampak ekonomi terhadap masyarakat yang perlu disampaikan juga kepada para Gubernur.
“Saya perintahkan ini kepada semua Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali kota agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun di APBD,” katanya.
Menurut Presiden, anggaran-anggaran perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat segera harus dipangkas karena kondisi fiskal sekarang ini bukan kondisi yang enteng.
