SinarPost.com, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai, rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) diganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimun dan Survei Karakter oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merupakan terobosan positif.
Namun ia menekankan, penghapusan UN untuk diganti dengan sistem terbaru itu harus memiliki skemagrand designyang jelas, berkaitan dengan maksud dan tujuan dari sistem itu sendiri. Demikian disampaikan Syaiful Huda saat Rapat Kerja bersama Mendikbud Nadiem Anwar Makarim di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019) kemarin.
“Serta tetap memperhatikan kesiapan sarana, prasarana dan tenaga pengajar agar dalam pelaksanaannya sistem baru tersebut dapat benar-benar lebih baik dari UN. Kami mendukung sedari awal untuk dihapus, tapi dengan jaminan harus ada skemagrand design, yang lebih sempurna ketimbang UN,” kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda sebagaimana dirilis dpr.go.id.
Sebagaimana diketahui, bahwa pendidikan di Indonesia sangat kompleks, dimana tanggungjawab tidak hanya berada di Kemendikbud, namun turut melibatkan Kementerian dan lembaga lainnya, sehingga harus adamasterplandan sinegritas antar lembaga dalam hal upaya memajukan penddidikan di Indonesia. Untuk itu, Komisi X DPR RI mendorong Mendikbud agar serius dalam merumuskan kebijakan dari sistem baru tersebut.
Sehingga, imbuh Syaiful, formulasi kebijakan yang dibuat dapat tepat dan sesuai dengan semangat pendidikan berbasis kompetensi, jangan sampai sistem baru tersebut hanya berujung menjadikan peserta didik dan tenaga pengajar sebagai korban percobaan kebijakan. “Jangan sampai siswa kita menjadi kelinci percobaan kembali dalam sistem pendidikan dan dunia pendidikan nasional kita,” pesan politisi F-PKB itu.
Komisi X DPR RI berkomitmen untuk mengawal kebijakan Mendikbud yang berdampak positif itu, sebagai wujud keseriusan Komisi X DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsi Kedewanan di sisi pengawasan. Selain membahas mengenai penghapusan UN, Raker juga membahas mengenai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pelonggaran zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan pagu anggaran pendidikan dalam APBN 2020.
