SINARPOST.COM, BANDA ACEH – Lembaga Kajian Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) mengadakan Dialog Publik yang mengangkat tema “e-Commerce dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan di Aceh”. Acara tersebut digelar dalam rangka mengisi 14 tahun Perdamaian Aceh dan 74 tahun Kemerdekaan RI di 3in1 Banda Aceh, Senin (26/8/2019).
Narasumber dialog publik ini menghadirkan beberapa pemateri dari kalangan organisasi pemuda dan para pelaku UMKM berbasis digital di Aceh. Dari pihak Eksekutif panitia mengundang pejabat Dinas Koperasi dan UKM Aceh, namun tidak hadir tanpa pemberitahuan. Moderator diskusi dipandu oleh Zainal Fikri, M.Si (Akademisi muda UIN Ar Raniry).
Diskusi ini digelar untuk menggali akar persoalan terkait perkembangan UMKM produksi asli anak Aceh saat ini, mendiskusikan berbagai langkah menumbuh kembangkan UMKM di Aceh serta memahami berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha UMKM di Aceh saat ini.
Salah satu pelaku UMKM yang menjadi narasumber, Daudy Sukma dari Minyeuk Pret dalam paparannya menyatakan bahwa sampai saat ini usaha mereka kesulitan dalam mengurus proses legalitas UMKM sehingga pemasaran secara offline tidak dilakukan, hal tersebut kata Daudy karena mereka tidak ingin bermasalah dengan hukum seperti yang dialami oleh Tgk Munirwan terkait masalah padi IF8 baru-baru ini di Aceh Utara.
Sementara narasumber lainnya, Ferawati dari Kampong Kreatif Aceh menyatakan bahwa dirinya bergelut dengan bisnis produk kupiah dan tas khas Aceh karena ingin menjual budaya Aceh ke dunia luar melalui produk asli Aceh.
Pegiat sosial ini juga menyatakan kalau saat ini banyak menerima orderan kupiah dari pejabat-pejabat di tingkat nasional dalam jumlah besar, namun ia mengaku kesulitan dalam menyiapkan stok produk karena masih minimnya SDM lokal yang dipekerjakan saat ini di usaha produk kerajinan tangan tersebut.
Direktur IDeAS, Munzami Hs dalam closing statemennya menyatakan bahwa tujuan diskusi ini adalah untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang dialami para pelaku usaha kecil di Aceh, dan terbukti selama proses diskusi kami menyimpulkan banyak hambatan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Aceh, mulai dari proses legalitas produksi UMKM yang birokrasinya sangat ruwet, minimnya SDM serta masing kurangnya perhatian pemerintah dalam membina UMKM.
“Oleh karena itu, Pemerintah Aceh berserta SKPA terkait, kita harapkan harus betul-betul serius mendorong penguatan UMKM lokal di Aceh, mengingat sampai saat ini tingkat pengangguran dan kemiskinan masih tinggi di Aceh. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM harus didorong oleh pemerintah karena usaha akar rumput tersebut langsung bersentuhan dengan masyarakat bawah,” pungkasnya. [Rel]
