SINARPOST.COM, JAKARTA | Wacana pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia terus bergulir. Setelah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus bergerak melihat daerah-daerah yang berpotensi menjadi ibukota yang baru.
Setidaknya lokasi pemindahan ibukota akan mengarah ke Pulau Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Namun Kalimantan terus menguat sebagai kandidat Ibukota Indonesia yang baru, andai pemindahannya dari Jakarta benar-benar terwujud.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengemukakan, bahwa pemindahan ibukota negara dari Jakarta merupakan bagian dari pengembangan wilayah metropolitan di Indonesia menuju Indonesia Sentris. Namun demikian, Bambang memastikan Jakarta akan tetap menjadi kota bisnis dan keuangan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas itu turut memaparkan kriteria-kriteria ideal yang akan dipilih sebagai ibukota baru. “Pertama lokasinya harus strategis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Juga tersedia lahan yang luas, serta bebas dari bencana seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir, kebakaran hutan, dan sebagainya,” kata Bambang, saat berbicara pada diskusi yang digelar Kantor Staf Presiden (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (6/5/2019) pagi.
Selain itu, lokasi ibukota baru juga harus memiliki sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan, dekat dengan kota eksisting, dan tidak memiliki risiko potensi konflik sosial serta memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Yang tidak kalah penting, menurut Bambang, lokasinya memenuhi koridor pertahanan dan keamanan nasional.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga mengemukakan, nantinya ada dua skenario dari sisi jumlah penduduk bagi ibukota baru. Pertama ibukota dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa, dan skenario kedua dengan jumlah penduduk sekitar 870 ribu jiwa.
“Dengan rencana tersebut, pengembangan wilayah baru di Indonesia tidak lagi hanya bertumpu di Pulau Jawa yang daya dukungnya semakin terbatas,” ujar Bambang.
Bila merujuk pada kriteria yang disebutkan Menteri PPN/Kepala Bappenas di atas, tentu Aceh bukanlah daerah yang tepat untuk lokasi ibukota baru, mengingat Aceh berada di ujung paling barat Indonesia. Disamping tidak layak sebagai pusat pertahanan, pemerataan ekonomi nasional juga akan sulit terealisasi karena teritorialnya berada di wilayah Indonesia paling ujung.
Selain itu Aceh juga menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang kerap dilanda gempa, bahkan pada tahun 2004 silam Aceh luluhlantak akibat diguncang gempa dan tsunami yang menelan korban ratusan ribu jiwa.
